Reuni Alumni 212 segera digelar di Lingkar Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat pada 2 Desember 2018 mendatang.
Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah menyetujui alumni Persaudaraan Alumni (PA) 212 digelar.
“Secara prinsip kita menyetujui, tidak ada larangan,” terang Anis kepada wartawan.
Untuk izin keramaian, lanjut Anies Baswedan, yang berhak mengeluarkan yakni pihak polisi.
“Untuk kegiatan keramaian bukan kita. Itu izin dari kepolisian ya,” jelasnya.
SPANDUK PENOLAKAN
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain dikonfirmasi majalahnurani.com, menyerukan agar masyarakat tak perlu panik.
Memang dari reuni 212 banyak yang menolak. Tengku membenarkan bahwa di fanpagenya, dia menulis bahwa banyak spanduk yang menolak kegiatan itu.
Dijelaskan spanduk penolakan Tablig Akbar Reuni 212 pun mulai bermunculan.
Spanduk tersebut antara lain bertuliskan ‘Save Indonesia Damai’. Spanduk tersebut menurutnya, seolah olah acara Tablig Akbar 212 adalah acara kerusuhan dan penebar kebencian.
Padahal, ketika Tablig Akbar 212 digelar, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berlangsung khidmat, tidak ada kerusuhan apa pun yang terjadi.
“Bahkan Kapolri yang jauh jauh hari bilang acara akan menimbulkan kerusuhan KECELE, karena tidak terbukti sama sekali. Mana mungkin saat sudah sejuk sekarang ini malah terjadi ketidakdamaian, apalagi kerusuhan? Apakah rasa malu kini sudah hilang karena PANIK…?,” tambahnya.
MENGGIRING OPINI
Kemudian juga ada spanduk ‘Save Bhinneka Tunggal Ika’. Dia membantah bahwa spanduk itu menyangka jika Tablig Akbar 212 itu anti Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut Tengku, hal itu menggiring opini bahwa acara Tabligh Akbar Reuni 212 anti Bhinneka Tunggal Ika adalah bentuk fitnah.
Untuk itu diharapkan masyarakat tidak perlu menunjukkan kepanikan yang luar biasa.
“Menuduh Tabligh Akbar 212 adalah Politisasi agama sungguh pernyataan panik yang sangat menggelikan,” tegasnya. 01/Bagus
