Press "Enter" to skip to content

MUI Usul Jabatan Presiden 8 Tahun, Pengamat Politik: Aspirasi Politik Ini Sah Saja

Usulan Majelis Ulama Indonesia soal masa jabatan presiden selama 8 tahun akan dibawa dan dibahas dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) MUI pada 25-28 November 2020 mendatang.

Sebelumnya,
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF, mengusulkan presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun dan hanya satu kali masa periode.

Mengingat masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia hanya 5 tahun lamanya. Namun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin.

Baca juga  Berangkatkan Jamaah, Non PPIU Langsung Ditindak

WAJAR

Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi menilai bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden ini wajar selama disertai dasar argumentasi yang kuat dan komprehensif.

“Sebagai aspirasi politik ini sah saja. Namun, perlu dasar argumentasi yang kuat dan komprehensif mengingat implikasi politik dan ketatanegaraan yang ditimbulkannya,” kata Ade Rabu, (21/10/2020).

Ade menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan, pastinya sudah melalui kajian secara matang oleh penyusun Konstitusi.

“Pasal tersebut tidak hanya mengakomodir kesempatan regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan nasional secara berkala, tetapi juga membatasi potensi pemupukan kekuasaan yang mungkin terjadi, jika tidak ada kejelasan batasan periodisasi,” ujarnya.

Baca juga  KB-TK Al Muslim Berlatih Mitigasi Bencana Alam

Dia menjelaskan bahwa tantangan utama terkait isu jabatan kepresidenan ini bukanlah masa jabatan dan periodesasi, namun lebih kepada mencegah terjadinya segregasi sosial dan politik.

“Hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mencegah terjadinya segregasi sosial dan politik, terutama pada level massa yang kecenderungannya menjadi laten dan berkepanjangan setiap pilpres,” tegasnya. Bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *