Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) gencar melakukan surveilans pada kasus lumpuh layu akut akibat virus polio. Surveilans ini dilakukan setelah vaksin serentak Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tuntas.
Siti Nadia Tarmizi Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI di acara Media Briefing Pengendalian KLB Polio di Jawa Timur, di Gedung Aseec Unair, Kamis (18/1) menjelaskan, Sub PIN Polio yang digelar serentak di semua daerah merupakan respons munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) lumpuh layu di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Klaten. Menurutnya jika nanti dinilai masih ada kasus KLB, ada kasus polio, maka akan digelar kembali vaksin polio.
Saat ini Sub PIN Polio digelar dua putaran. Pertama mulai 15 Januari dan kedua mulai 19 Januari. “Masing-masing provinsi cakupan imunisasinya harus 95 persen. Sub PIN Polio pertama dan dua putaran harus mencapat 95 persen. Seluruh kasus lumpuh harus dilaporkan, ditemukan dan diperiksa. Kita harus mendapatkan dan memastikan bahwa tidak ada lagi virus polio yang beredar,” ungkapnya diwawancarai majalahnurani.com.
Skema berikutnya, lanjut Nadia, Kemenkes akan menggencarkan surveilans penemuan kasus lumpuh layu akut. Ada target jumlah kasus lumpuh yang ditemukan. “Terutama di dua daerah kasus lumpuh. Nanti daerah tersebut menemukan kasus sesuai target itu, dan tidak ada kasus polio, dia mendapat kembali status eradikasi (pemusnahan) polio,” sambungnya.
Tujuannya, katanya lagi, untuk memastikan tidak ada lagi kasus polio di Indonesia, baru status Kejadian Luar Biasa (KLB) akan dicabut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan status bebas polio akan dikembalikan.
“Status KLB itu bersamaan dengan status mendapatkan pernyataan eradikasi polio dari WHO. Karena yang menyatakan daerah itu sudah bebas polio kembali adalah WHO,” tegasnya. (Ra/Bagus, foto: Bagus)
