Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jawa Timur. Capaian WTP tersebut, merupakan yang ke-12 kali diraih oleh Pemkot Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur, atas capaian WTP dua belas kali berturut-turut, yang diraih oleh Pemkot Surabaya tersebut. Menurutnya, capaian ini adalah bagian dari wujud pertanggungjawaban, yang dilakukan oleh pemkot terhadap masyarakat Surabaya, soal transparansi dalam melakukan pelayanan.
“Alhamdulillah, sebenarnya ini, adalah pertanggungjawaban pemkot, terhadap masyarakat Surabaya, bagaimana transparansinya, pelayanannya, semua tidak akan bisa terjadi, tanpa adanya dukungan dari semua pihak,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (4/5).
Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan, capaian WTP dua belas kali berturut-turut ini, akan terus dijadikan semangat oleh jajaran Pemkot Surabaya, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, ke depannya. Selain itu, ia menyebutkan, juga akan terus melakukan kolaborasi, yang kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana pertanggungjawaban soal anggaran, bagaimana perencanaan, dan penggunaan anggaran, sehingga kita mendapatkan WTP. Karena itu, saya harap itu (anggaran) benar-benar, bisa bermanfaat untuk warga Surabaya,” ungkapnya.
Atas capai tersebut, Wali Kota Eri tak lupa menyampaikan terima kasih, kepada seluruh warga Kota Pahlawan. Menurutnya, tanpa ada dukungan dari masyarakat Pemkot Surabaya, takkan bisa mempertahankan opini WTP tersebut.
“Dengan seluruh doanya warga Surabaya, Pemkot Surabaya kembali lagi, meraih WTP sehingga anggaran di Kota Surabaya, dengan WTP ini bisa terus untuk kepentingan, umat di seluruh Kota Surabaya,” pungkasnya.
Diketahui, BPK Jatim tidak hanya memberikan penghargaan opini WTP, kepada Pemkot Surabaya. Akan tetapi, BPK Jatim juga memberikan penghargaan bergengsi ini, kepada DPRD Kota Surabaya, yang diterima secara langsung, oleh Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. (yunus)
