Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa Sekolah Rakyat membutuhkan sekitar 60.000 guru. Adapun Sekolah Rakyat adalah program Presiden Prabowo Subianto untuk siswa yang tidak berkecukupan atau miskin pada desil 1-2. Sekolah ini gratis alias tidak dipungut biaya.
“Tadi disampaikan 60.000 guru kebutuhannya,” kata Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Mu’ti menyampaikan, pihaknya mendukung skema perekrutan untuk kebutuhan guru di Sekolah Rakyat. Namun, skema pastinya masih dibahas lebih lanjut.
“Itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang,” ujar Mu’ti.
Sementara itu, terkait kurikulum, pemerintah menyiapkan dua skema. Skema pertama mengikuti kurikulum sekolah unggulan Garuda atau kurikulum internasional yang didesain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kemudian, skema kedua mengikuti kurikulum sekolah yang berlaku saat ini.
“Kalau sekolah unggul kan standar internasional. Yang sekolah unggul Garuda itu. Tapi, kalau kurikulum kami (Dikdasmen) ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini,” kata Mu’ti.
Sekolah Rakyat ditujukan untuk masyarakat miskin pada desil 1 hingga desil ke-2.
Calon siswa di desil itu akan mengikuti tes akademik lanjutan untuk bersekolah di Sekolah Rakyat.
Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut, sebanyak 50 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada tahun ini.
Adapun bangunannya akan memanfaatkan sekitar 40 sentra dan balai milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak terpakai. Begitu pula bangunan milik dua universitas yang siap untuk dimanfaatkan, yakni Universitas Brawijaya dan UNESA di Surabaya. Terkait jenjangnya, ditargetkan lengkap dari SD, SMP, hingga SMA. (Ym)
