Komisi IX DPR menyoroti soal dugaan food tray atau ompreng untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengandung babi hingga keracunan usai santap MBG.
Beberapa anggota dari komisi itu pun menyinggung anggaran jumbo untuk program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago mengingatkan BGN harus mulai berhati-hati menjalankan program MBG tersebut. Dengan anggaran yang sangat besar, kata dia, BGN mestinya bisa lebih waspada.
“BGN dengan anggaran yang sangat besar, harus ekstra hati-hati menjalankan amanat Bapak Presiden,” katanya, Jumat (19/9/2025).
Ia mengaku pihaknya telah memberikan sejumlah catatan kepada BGN dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Selasa (16/9/2025).
“Kami dari komisi IX sudah menyampaikan banyak hal, dari evaluasi terhadap penyerapan anggaran, variasi menu, kontrol menu, evaluasi ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, (SPPG) dan evaluasi terhadap standar pelayanan dapur,” kata Irma.
Irma juga meminta BGN segera memulai program koordinasi pengawasan pangkat sehat dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Terlebih, kasus keracunan masih terjadi di beberapa wilayah. (Ym)
DPR RI Soroti Food Tray Mengandung Babi dan Keracunan MBG
Komisi IX DPR menyoroti soal dugaan food tray atau ompreng untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengandung babi hingga keracunan usai santap MBG.
Beberapa anggota dari komisi itu pun menyinggung anggaran jumbo untuk program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago mengingatkan BGN harus mulai berhati-hati menjalankan program MBG tersebut. Dengan anggaran yang sangat besar, kata dia, BGN mestinya bisa lebih waspada.
“BGN dengan anggaran yang sangat besar, harus ekstra hati-hati menjalankan amanat Bapak Presiden,” katanya, Jumat (19/9/2025).
Ia mengaku pihaknya telah memberikan sejumlah catatan kepada BGN dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Selasa (16/9/2025).
“Kami dari komisi IX sudah menyampaikan banyak hal, dari evaluasi terhadap penyerapan anggaran, variasi menu, kontrol menu, evaluasi ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, (SPPG) dan evaluasi terhadap standar pelayanan dapur,” kata Irma.
Irma juga meminta BGN segera memulai program koordinasi pengawasan pangkat sehat dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Terlebih, kasus keracunan masih terjadi di beberapa wilayah. (Ym)
