Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK), Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH), menjajaki kerja sama strategis dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) khususnya Direktorat Jenderal Pengembangan Sistem Ekonomi Haji dan Umrah.
Penjajakan tersebut diarahkan untuk memperkuat riset dan perumusan kebijakan ekonomi haji dan umrah berbasis data dan kajian ilmiah.
Dalam siaran pers BRIIN, Ahad, (15/2/2026), pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta menjadi langkah awal sinergi antara lembaga riset nasional dengan otoritas pengelola sistem ekonomi haji.
“Kolaborasi ini diharapkan memperkuat dasar pengambilan kebijakan, terutama dalam menjawab tantangan strategis penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia,” tulis pernyataan BRIN.
Direktur Jenderal Pengembangan Sistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, memaparkan sejumlah persoalan utama dalam penyelenggaraan haji, salah satunya tingginya biaya transportasi udara jemaah haji yang masih sepenuhnya berbasis sewa pesawat.
Pesawat yang membawa jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi berangkat dalam kondisi penuh, namun kembali ke Tanah Air dalam keadaan kosong.
Skema tersebut menyebabkan biaya sewa menjadi sangat tinggi dan berdampak langsung pada ongkos perjalanan ibadah haji.
Sebagai upaya solusi, Jaenal menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah tengah menjajaki integrasi kebijakan dengan sektor pariwisata nasional.
“Penerbangan balik dari Arab Saudi diupayakan dapat diisi wisatawan Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia,” katanya.
Langkah tersebut telah dikomunikasikan dengan dinas pariwisata dan pemerintah daerah guna menciptakan sinergi antara kebijakan haji dan pengembangan pariwisata nasional.
Selain persoalan transportasi, Jaenal juga menyoroti besarnya potensi ekonomi haji yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Kebutuhan jemaah terhadap berbagai perlengkapan ibadah, mulai dari koper, seragam, mukena, kain ihram, hingga cendera mata dan oleh-oleh, merupakan pasar yang berkelanjutan setiap tahun.
Menurutnya, sektor itu dapat menjadi ruang tumbuh bagi UMKM Indonesia untuk terlibat dalam rantai pasok ekonomi haji.
“Kami berharap ekonomi haji tidak hanya berhenti pada urusan logistik dan transportasi, tetapi juga menjadi motor penggerak UMKM nasional. Di sinilah peran riset sangat penting untuk memetakan potensi, kendala, serta merumuskan kebijakan berbasis data,” ujar Jaenal.
Sementara itu, Plt. Kepala OR IPSH BRIN, Muhammad Najib Azca, menyampaikan apresiasi atas dialog tersebut dan menegaskan komitmen BRIN dalam mendukung penguatan kebijakan melalui riset yang komprehensif.
Ia menyebut, kunjungan tersebut juga menjadi momentum memperkenalkan rencana riset PRAK BRIN sekaligus membuka ruang kolaborasi jangka panjang dalam kajian haji dan umrah.
“Kami berharap dapat terjalin kerja sama formal, baik melalui nota kesepahaman antara BRIN dan Kementerian Haji dan Umrah maupun kerja sama teknis antara OR IPSH dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Sistem Ekonomi Haji dan Umrah,” tuturnya. (Ym)
