Anggota Komisi VIII DPR RI, M Husni, menilai materi bimbingan yang diberikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil jemaah di lapangan. Menurutnya, pembekalan tidak cukup hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga harus mencakup keterampilan praktis serta pemanfaatan teknologi digital.
Hal itu disampaikan Husni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI bersama pengurus KBIHU DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
“Kami melihat hampir rata-rata KBIHU lebih banyak menekankan pada aspek ibadah. Padahal banyak jemaah yang, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja masih ada yang kesulitan memahami,” ujar Husni.
Menurutnya, materi bimbingan perlu diperluas dengan pembekalan yang bersifat praktis, seperti tata cara penggunaan fasilitas penerbangan hingga pemanfaatan aplikasi Nusuk yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Pemahaman terhadap aplikasi tersebut dinilai dapat membantu jamaah ketika terpisah dari rombongan.
“Rata-rata jemaah haji yang tersesat atau terpisah dari rombongan, kalau bisa menunjukkan data di aplikasi Nusuk, pasti akan lebih mudah diarahkan kembali ke penginapan atau kelompoknya,” katanya.
Selain itu, Husni juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antara KBIHU dan petugas penyelenggara ibadah haji agar pendampingan kepada jemaah berjalan lebih optimal. Menurutnya, sinergi tersebut sangat dibutuhkan, terutama dalam penanganan jemaah yang mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi.
“Bagaimana kerja sama KBIHU dengan para petugas haji yang dikelola pemerintah, baik di bidang transportasi, konsumsi, maupun layanan lainnya, perlu diperkuat agar pelayanan kepada jamaah semakin baik,” ungkapnya.
Legislator Gerindra itu juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan mekanisme pelaksanaan badal haji bagi jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit. Sinkronisasi tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan badal haji.
“Ke depan harus ada sinkronisasi, sehingga jangan sampai satu jemaah dibadalkan lebih dari satu kali,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Husni turut mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi mengharapkan adanya pendampingan tenaga kesehatan asal Indonesia di rumah sakit tempat jemaah dirawat. Menurutnya, kehadiran dokter Indonesia akan mempermudah komunikasi sekaligus membantu menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga maupun petugas.
“Kerajaan Arab Saudi meminta adanya pendampingan dokter Indonesia di rumah sakit. Dokter kita tentu lebih memahami karakter pasien Indonesia, baik dari sisi komunikasi, kebiasaan, maupun penanganannya,” pungkasnya. (Ym)
