Pemerintah melalui Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10, masih dalam tahap pembahasan. Karena belum ada keputusan, distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa.
Pemerintah menyebut pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut ditujukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil di sela The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Selama aturan baru belum ditetapkan, lanjut Bahlil, ketentuan pembelian Pertalite masih mengikuti aturan yang berlaku saat ini.
Bahlil menyebut batas pembelian sebesar 200 liter per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.
“Masih seperti itu aja,” ujarnya.
Bahlil juga mengingatkan Pertalite ditujukan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi energi. Sedangkan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, lebih baik diminta menggunakan BBM nonsubsidi.
“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” katanya.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan pengendalian subsidi BBM, khususnya Pertalite, akan dilakukan secara bertahap.
Salah satu skema yang sedang dibahas adalah melarang masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 membeli Pertalite. Kelompok tersebut nantinya diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Menurut Purbaya, sistem yang dimiliki Pertamina dinilai sudah cukup mumpuni untuk mendukung penerapan pembatasan tersebut.
Namun, kebijakan masih dalam tahap pembahasan dan baru akan diterapkan setelah seluruh sistem dinyatakan siap. (Ym)
