MajelisUlama Indonesia mengingatkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden agar tak menggunakan isu khilafah.
POLITISASI AGAMA
Dalam rilis berita yang diterima majalahnurani.com Sabtu (30/3/2019) Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Din Syamsuddin mengingatkan kepada kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghindari penggunaan isu keagamaan seperti penyebutan khilafah.
“Karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan) pada Pilpres 2019,” ungkapnya.
Din mengatakan bahwa imbauan itu sesuai dengan taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno ke-37 pada Kamis (28/3/2019).
“Di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, tetapi khilafah yang disebut dalam Alquran adalah ajaran Islam yang mulia. Manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi atau ‘khalifatullah fil ardh’,” ujarnya.
JANGAN TERPROVOKASI
Bagi MUI, mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguhnya sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai “Darul Ahdi was Syahadah” atau negara kesepakatan dan kesaksian.
Bahkan, upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini memaoarkan, menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti-Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa Indonesia.
“MUI mengimbau segenap elemen bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi Pemilu 2019 yang damai. Mari kita ciptakan Pemilu/Pilpres yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban,” tegasnya. 01/Bagus
