Gugatan Travel Umroh di PTUN Dikabulkan, Aturan Jamaah DP 10 Juta di Siskopatuh Tidak Berlaku Lagi

Keberadaan Siskopatuh yang salah satu kebijakan di dalamnya adalah wajib calon jamaah umroh memberikan dp 10 juta disoal beberapa travel umroh. Setelah digugat di PTUN, gugatan itu dimenangkan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan 32 anggota Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) yang menggugat Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah tanggal 18 Juli 2019 (SK 323/Siskopatuh).

Setelah dikabulkannya gugatan penggugat, secara otomatis Sistem Informasi Pengelolaan Terpadu Umran dan Haji Khusus (Siskopatuh) batal dan tidak boleh digunakan sebagai pedoman pendaftaran umrah.

“Kami sangat mengapresiasi putusan PTUN Jakarta terhadap gugatan kami atas SK Dirjen PHU Nomor 019 tentang Siskopatuh,” kata Kuasa Hukum Penggugat Hermanto saat dihubungi, jumat (27/3).
Hermanto mengatakan, dengan putusan ini maka proses penyelenggaraan umroh melalui SK 323/Siskopatuh tidak berlaku lagi dan ditunda pelaksanaannya. Sehingga, penentuan secara sepihak besaran setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah umrah (BPIU) paling sedikit Rp 10 juta oleh Kemenag, tidak berlaku lagi.

Baca juga  Ribuan Guru, Dosen dan Karyawan YPM Taman Sidoarjo Hadiri Halal Bihalal

“Dan sudah sewajarnya biaya setoran awal tergantung pada kesepakatan jamaah dan PPIU,” katanya.

Melalui putusan ini juga, penentuan secara sepihak BPIU oleh Kemenag yang menganggap lunas biaya umrah setelah membayar Rp 20 juta juga tidak berlaku lagi. Karena memang masing-masing PPIU memiliki paket umrah yang berbeda-beda sesuai fasilitas yang ditawarkan.

“Seharusnya biaya penyelenggaraan umrah tergantung pada paket dan fasilitas sesuai pilih jamaah yang ditawarkan masing-masing PPIU,” katanya.

Putusan ini juga menghapuskan cara pembayaran umrah melalui cicil sebanyak 3 kali pembayaran sampai dengan batas lunas, tidak berlaku. Dan sudah seharusnya kata dia, teknis pelunasan disepakati oleh jamaah dan PPIU bukan diatur Kemenang melalui SK Dirjen 323.

Baca juga  Ribuan Guru, Dosen dan Karyawan YPM Taman Sidoarjo Hadiri Halal Bihalal

“Untuk menentukan teknis pelunasan tidak boleh dibatasi dan diatur Kemenag,” katanya.

Herman mengatakan, sejak mempelajari materi gugatan klienya, banyak masalah dalam Siskopatuh yang dinilai bertentangan dengan UU dan Asas-Asas Umum Pemerintahan hang Baik. Untuk itu, dia yakin gugatan yang diajukan kliennya akan dikabulkan majelis hakim.

Herman berharap, melalui putusan ini, ke depannya Kemenag khususnya Dirjen PHU lebih akomodatif, aspiratif dalam membuat kebijakan. Dan yang terpenting memperhatikan semua hal sehingga dapat merepresentasikan kepentingan semua pihak, terutama jamah khususnya PPIU yang telah memberikan kontribusi kepada pemerintah dapak mengurangi pengangguran.

“Karena bagaimanapun juga stakeholder di lapangan yang menunjang kesuksesakan penyelenggaran Umroh adalah PPIU, oleh karena itu seharusnya semua pihak dapat bersinergi dengan baik,” katanya. Ym

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed