Hingga kini visa haji furoda untuk ribuan jamaah Indonesia belum juga keluar. Terbaru, Ketua DPD Amphuri Jawa Timur, M Sufyan Arif menuturkan, 7 ribu jamaah masih menunggu visa haji furoda.
“Malah bukan 4000 saja. Di Jakarta dan jamaah yang masih di daerah juga masih nunggu visa. Kalau ditotal info yang saya terima bisa tembus 7 ribuan jamaah,” ungkapnya kepada majalahnurani.com, Senin (4/7).
Sufyan mengatakan, pihaknya sendiri masih menunggu 2 jamaah yang visanya belum terbit. Dia mengakui bahwa tahun ini banyak visa tidak keluar hingga menyebabkan gagal berangkat haji.
“Ya banyak visa furoda yang tidak terbit,” sambungnya.
Sementara pihak Amphuri, kata Sufyan, sudah berusaha mengajukan permohonan lewat kedutaan Saudi.
“Tapi sampai saat ini juga belum membuahkan hasil,” ucapnya.
Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi juga melaporkan ada 4 ribuan calon jamaah haji furoda yang gagal berangkat karena visanya tidak terbit.
Akibat ini, Syam memastikan jamaah gagal haji karena puncak hajinya kurang empat hari lagi.
Kejadian ini diduga jumlah kuota haji internasional sebesar 1 juta sudah terisi. Pasalnya, Arab Saudi pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 tahun ini menerapkan kuota haji sebesar 1 juta.
Syam merinci 127 dari 4.000 calon jamaah haji furoda batal berangkat itu di antaranya berasal dari jamaah Sapuhi.
Meski demikian, ada sekitar 1.600 jemaah dengan visa mujamalah atau haji furoda yang sudah terlapor ke Kemenag.
“Memang sementara waktu sangat sempit untuk berbuat dengan harus menyiapkan segalanya dengan cepat dan mudah,” kata Syam.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan saat ini ada sekitar 1.600-1.700 calon haji dengan visa mujamalah atau haji furoda yang sudah terlapor ke Kemenag.
“Kemarin sudah ada 1.600-1.700-an yang terlapor ke Kemenag, angka ini bergerak terus,” kata Hilman dalam siaran pers di Mekkah, Sabtu (2/7) malam lalu.
Hilman mengatakan Kemenag tidak secara langsung mengelola calon haji dengan visa mujamalah karena merupakan hak Pemerintah Arab Saudi untuk mengundang mitra mereka sebagai penghargaan, penghormatan dukungan diplomatik dan lainnya.
“Masyarakat harus paham Kemenag tidak mengelola visa tersebut, kami berdasarkan mandat undang-undang hanya mengelola jemaah haji reguler dan khusus,” tambah Hilman. Bg
