Kementerian Haji (Kemenhaj) melantik lebih dari 400 pejabat baru yang akan bertugas di berbagai wilayah Indonesia. Pelantikan ini menandai penyempurnaan struktur organisasi Kemenhaj mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan. Tujuannya agar percepatan layanan perhajian dapat berjalan optimal.
Pelantikan hari ini dipimpin oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzhar Simanjuntak yang mewakili Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf yang tengah bertugas di Yogyakarta.
Dahnil menegaskan bahwa total pejabat yang dilantik mencapai lebih dari 400 orang.
“Hari ini yang dilantik ada lebih dari 400 pejabat. Terutama pejabat vertikal, hanya satu pejabat di pusat. Jadi, 400 lebih pejabat tersebut adalah pejabat vertikal,” katanya di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Dalam kesempatan ini juga Dahnil menegaskan mulai hari ini, struktur Kementerian Haji sampai ke tingkat kecamatan.
“Struktur Kemenhaj sampai ke bawah, ke Kabupaten/Kota hingga nanti Kecamatan, sudah lengkap. Jadi Kakanwil-nya, kemudian Kepala Kantor Kabupaten/Kota itu sudah lengkap sampai di bawah,” lanjut Dahnil.
Pelantikan dilakukan secara hybrid, sebagian dilantik langsung di Jakarta dan sebagian lainnya melalui zoom.
Terkait proses penilaian bagi pejabat yang dilantik, Dahnil membenarkan adanya screening meski tidak seketat di tingkat pusat.
“Jadi beberapa memang ada proses screening, tapi tentu screening-nya tidak seketat di pusat karena banyak sekali,” lanjutnya.
Dahnil menjelaskan bahwa proses screening pejabat Kemenhaj harus berjalan cepat karena keterbatasan waktu.
“Kalau kemudian misalnya screening-nya tidak sempurna, ya maklum. Makanya kami akan benahi lagi setelah nanti musim haji kedua. Ini kan musim haji pertama yang harus kami persiapkan, dan tenggat waktu itu berkejaran,” terangnya.
Pelantikan pejabat mencakup semua wilayah di Indonesia. “Semua provinsi. Jadi ini semua provinsi dan semua Kabupaten/Kota dilantik. Tadi dilantik Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kabupaten/Kota seluruhnya, termasuk ASN-ASN yang nanti bergabung di Kementerian Haji dan Umrah,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan jumlah Kakanwil yang dilantik.
“Kakanwil tadi berarti 34 provinsi ya. Direktorat Jenderal kan kemarin sudah, kita ada empat Kedirjenan.”
Terkait lokasi kantor para pejabat yang baru dilantik, Dahnil menjelaskan bahwa sebagian besar akan berkantor di Asrama Haji tiap daerah.
“Jadi nanti kantornya itu sebagian besar Kakanwil punya Asrama Haji. Jadi kita hanya tidak punya Asrama Haji di dua provinsi, yaitu Riau dan Bali. Selebihnya ada. Nah, Riau dan Bali akan menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan, terutama dari Kementerian Keuangan dan Provinsi masing-masing. Kami akan koordinasi,” jelasnya.
Sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota, mayoritas sudah memiliki PLHUT.
“Kalau di Kabupaten/Kota, sebagian besar mereka sudah punya kantor namanya PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu),” pungkasnya. (Ym)
