Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menjalani dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, (11/8/2026).
Agenda utama persidangan adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kasus ini, jaksa menyebut kasus ini merugikan negara sebesar Rp 622 miliar.
Sementara Gus Yaqut didakwa menerima Rp 4,8 miliar sebagai fee karena telah mengatur kuota tambahan haji yang dialokasikan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Seusai sidang, Gus Yaqut mengaku tidak menerima satu rupiah pun uang korupsi terkait pengaturan kuota haji tambahan.
“Terus terang saya tidak memahami dakwaan itu. Karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini,” katanya.
“Jadi yang menerima tadi sudah disebutkan siapa, dan ada yang disebutkan mengalir ke saya dan itu adalah asumsi,” kata Gus Yaqut.
Ia meminta siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari pengaturan kuota haji tambahan yang masuk dalam lembar dakwaan untuk dihadirkan di persidangan.
“Ya mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya itu yang harusnya dihadirkan di sini. Yang menerima uang dari PIHK atau PIHK yang mendapat keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar,” ucapnya.
“Dan siapa pun lah yang mendapatkan keuntungan, menambah kekayaan dan seterusnya itu yang harus dihadirkan di sini. Ini yang menurut saya penting sekali untuk menjadi catatan kita ya,” sambungnya.
Gus Yaqut mempertanyakan di mana letak kerugian negaranya.
“Kerugian negara di mana? Kita juga nggak paham. Makanya tadi saya tanya kan, saya sampaikan ketika ditanya apa saya paham, saya nggak memahami. Di mana kerugian negaranya?” ucapnya. (Ym)
