Bawaslu Kabupaten Mojokerto memperkuat sinergi dengan insan pers. Langkah itu ditandai dengan kunjungan kelembagaan ke Kantor PWI Mojokerto Raya di Jl Raya Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Rabu (12/8/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari Konsolidasi Demokrasi sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026.
Tujuannya membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu dan Pemilihan 2029.
Rombongan Bawaslu dipimpin Ketua Dody Faizal, bersama Koordinator Divisi P2H Deni Mustopa, Penanganan Pelanggaran Aris Fakhruddin Asy’at, Hukum dan Penyelesaian Sengketa Savitri Rindyana, serta SDM Organisasi dan Diklat Syifa’uddin.
Kedatangan mereka disambut Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham, Sekretaris Arif Rahman, dan pengurus lainnya.
Dalam pertemuan, kedua pihak membahas peran pers dalam membangun kesadaran politik dan menyampaikan informasi kepemiluan yang akurat, berimbang, dan akuntabel.
Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Mojokerto Savitri Rindyana mengatakan konsolidasi demokrasi tidak hanya dilakukan saat tahapan pemilu. Masa non-tahapan justru penting untuk memperkuat fondasi demokrasi.
“Bawaslu ingin terus hadir di tengah masyarakat. Konsolidasi ini upaya membangun kolaborasi dengan insan pers untuk memperkuat literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif,” ujar Savitri.
Fokus pembahasan meliputi penguatan literasi demokrasi, analisis hukum kepemiluan, kesiapan data dan informasi publik melalui PPID, hingga peningkatan pengawasan partisipatif. Isu pencegahan politik uang, hoaks, disinformasi, dan netralitas ASN, TNI, Polri juga dibahas.
Savitri menambahkan Bawaslu juga membuka ruang komunikasi langsung dengan ormas, kampus, sekolah, komunitas, dan ruang publik lainnya.
Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham menyambut baik kolaborasi ini.
“Pers punya tanggung jawab besar memberi informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Sinergi dengan Bawaslu penting untuk membangun kesadaran demokrasi dan menangkal hoaks,” katanya.
Aminuddin menegaskan PWI siap berkolaborasi mengedukasi publik melalui pemberitaan profesional. “Menuju Pemilu 2029, demokrasi diukur dari kualitas partisipasi, kedewasaan politik, dan integritas. PWI siap jadi bagian edukasi itu,” tegasnya.
Pertemuan diharapkan berlanjut dalam komunikasi berkelanjutan, agar penguatan demokrasi di Kabupaten Mojokerto berjalan bersama menuju Pemilu 2029 yang demokratis, transparan, dan berintegritas. (Ym)
