KPK melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2026. Hasilnya, praktik joki skirpsi masih masif. Praktik tersebut terjadi di 91 persen kampus Indonesia.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 dengan tema ‘Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas’ digelar di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi menjelaskan SPI mengukur dari tiga dimensi, yaitu karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola pendidikan.
KPK melakukan survei terhadap 42.810 responden yang terdiri atas 41.720 responden sekolah dasar atau menengah dan 1.090 responden dari perguruan tinggi. Dalam survei dimensi karakter, terungkap masih ada mahasiswa yang menggunakan joki untuk menyelesaikan tugas akhir maupun skripsi.
“Masih ada temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi, ini seperti joki tugas ya. Ini di dikti dilaporkan oleh 43 persen responden, dan terjadi di 91 persen satuan pendidik yang disurvei,” kata Dian.
Survei KPK ini juga mengungkap masih terjadinya praktik pemberian hadiah dari orang tua siswa kepada guru.
“Terkait profesionalisme, masih terjadi pemberian hadiah yang dilakukan oleh orang tua siswa. Di sini dilaporkan oleh 34 persen orang tua siswa masih memberikan hadiah kepada tenaga pendidik pada momen tertentu,” ungkapnya.
KPK juga menyoroti masih banyaknya temuan guru dan dosen yang terlambat mengajar tanpa alasan yang jelas. Ini terjadi di 31 persen pendidikan dasar dan menengah, dan 53 persen di dikti.
Hadir dalam acara ini Ketua KPK Setyo Budiyanto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. (Ym)
