Saat Seminar Nasional “Manajemen Bisnis Syariah pada Travel Umrah dan Haji” di
Hotel Bidakara, Rabu lalu, Plt Sekjen PATUHI Anton Subekti mengaku animo masyarakat Indonesia untuk beribadah umrah dan haji sangat tinggi sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan tumbuhnya kesadaran beragama.
Dikatakannya bahwa lebih dari 2 juta calon haji saat ini terdaftar di Siskohat Kemenag dan bersabar menanti giliran berangkat dalam rentang masa tunggu yang lama karena keterbatasan kuota haji Indonesia yang hanya berkisar 220 ribu per musim hajj.
“Dan 80 Trilyun lebih dana setoran awal mereka dikelola BPKH selama penantian tanpa kejelasan status akad yang mengikatnya,” ungkapnya.
Sementara itu jumlah jamaah umrah terus meningkat dengan laju pertumbuhan sekitar 12% setiap tahun sehingga mencapai 1,17 juta orang per tahun di akhir 2018 yang lalu.
BELUM SINERGI
Sekalipun berada di posisi kedua terbesar setelah Pakistan dengan 1.6 juta Jernaah umrah, papar Subekti, nilai pengeluaran jamaah umrah Indonesia diyakini menempati posisi teratas dengan capaian tidak kurang dari 2 milyar Us Dollar atau sekitar 30 Trilyun rupiah ( dengan asumsi rata-rata pengeluaran biaya umrah USD 1.750 per jemaah).
Hanya sekitar 15% dari nilai pengeluaran itu yang terserap oleh perusahaan di dalam negeri yakni travel umrah/PPlU, UKM perlengkapan umrah/haji dan maskapai local Garuda/Lion Group. Belanja terbesar tersalur pada tiket maskapai asing, akomodasi, konsumsi, transportasi dan jasa service lainnya di Saudi Arabia.
“Dengan potensi jumlah jamaah umrah dan nilai belanja sebesar itu, patut disayangkan bahwa Indonesia belum mendapatkan posisi terbaik dalam adu tawar di Saudi Arabia,” ujarnya.
Menurut Subekti hal ini disebabkan belum terjalinnya sinergi yang kuat antara lembaga pemerintah Indonesia di Saudi dan Asosiasi PPIU/PIHK.
Sementra potensi pasar umrah di Indonesia yang sangat besar ini mengundang berbagai pihak untuk terjun menggeluti bisnis perjalanan religi ini dan segala kebutuhan yang menyertainya, antara lain, travel umrah/PPlU.
Tidak kurang dari 1.000 izin PPIU yang telah dikeluarkan Kemenag. Kemudian provider visa umrah. Lebih dari 100 PPIU berstatus sebagai provider visa umrah yang menjadi pintu masuk bagi para pelaku bisnis umrah mengajukan aplikasi visa umrah.
Selanjutnya perusahaan Wholeseller asing/local penyedia kamar-kamar hotel di Makkah/Medinah dan blocker seat tiket umrah berbagai maskapai maupun paket LA.
Keempat yakni perusahaan penerbangan asing dengan destinasi Jeddah/Medinah, baik yang starting Jakarta maupun starting Kuala Lumpur/Singapore.
“Kelima, perusahaan aplikasi digital system rekruitmen calon jamaah dan perusahaan global VFS Tasheel, yang menjadi mitra Saudi dalam proses perekaman data biometric berbayar bagi aplikan visa umrah,” urainya.
Subekti mengamati, munculnya kasus-kasus penggelapan dana calon jamaah yang mengakibatkan kegagalan berangkat dan penelantaran jamaah umrah disepanjang empat tahun terakhir menjadi sinyalemen kuat hadirnya para oknum pelaku bisnis perjalanan umrah/haji.
Keterlibatan oknum ini hanya ingin mengeruk keuntungan semata dengan menghalalkan segala cara.
“Menelaah berbagai kasus yang muncul tersebut, tahap rekruitmen calon jamaah menjadi titik kritikal dalam proses penyelenggaraan umrah yang justru luput dari aturan dan perhatian para pembuat kebijakan dan mata media,” tambah Subekti.
Berbagai kasus besar yang terjadi belakangan ini semua bermula dari penyimpangan dalam pola rekruitmen calon jamaah.
UMRAH MURAH
Subekti memaparkan data, setidaknya sejak 2004, di tengah begitu besarnya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah ke tanah suci — mulai muncul pola rekruitmen calon jamaah melalui modus pemasaran paket umrah/haji berkedok mirip MLM tetapi sesungguhnya terindikasi sebagai praktek money game atau skema piramida yang di banyak negara maju sudah dilarang.
“Masyarakat awam terbujuk selain karena harga jual paket yang
